Program Kartu Prakerja 2023 Diimplementasikan dengan Skema Normal, Ini 5 Perubahannya
JAKARTA, iNews.id – Pemerintah akan melaksanakan Program Kartu Prakerja 2023 dengan skema reguler pada triwulan pertama tahun ini. Target peserta Program Kartu Prakerja 2023 adalah 1 juta orang.
Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja sepanjang tahun 2022 mendorong Pemerintah untuk melanjutkan program tersebut di tahun 2023.
“Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema reguler yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang merupakan peraturan pelaksanaannya.
tertuang dalam Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” kata Menko Airlangga, dalam keterangan resmi, Kamis (5/1/2022).
Menurutnya, pada tahap awal, anggaran Program Kartu Prakerja 2023 akan dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target 595.000 orang. Sementara untuk sisa target 405.000 orang, pemerintah akan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.
Dijelaskannya, terkait skema reguler yang diterapkan dalam Program Kartu Prakerja 2023, ada 5 perubahan yang perlu dilakukan, yakni:
1. Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara offline,
online, maupun campuran.
2. Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap dimulai dari 10 daerah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT dan Papua.
3. Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga telah disesuaikan menjadi Rp 4,2 juta per individu. Rinciannya, bantuan biaya pelatihan Rp 3,5 juta,
insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600.000 diberikan satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100.000 untuk menyelesaikan survei sebanyak dua kali.
4. Pemerintah juga menambah waktu pelatihan minimal menjadi 15 jam.
5. Penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lain seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pengusaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan menjadi peserta program Kartu Prakerja 2023, karena bukan lagi bantuan sosial tetapi fokus pada peningkatan efisiensi kerja.
Menko Airlangga menjelaskan, penerapan skema Kartu Prakerja reguler yang akan mulai dibuka pada triwulan I tahun 2023 ini akan menyasar beberapa bidang pelatihan keterampilan khusus yang paling dibutuhkan saat ini dan di masa mendatang.
Hal itu, lanjutnya, merujuk pada berbagai kajian pasar kerja masa depan di Indonesia’s Critical Jobs List, Job Dutys and Skills Indonesia, “Future Jobs Report” dari World Economic Forum, dan Riset Survei Lowongan Online Indonesia.
Ia mengatakan, pemerintah berharap berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi dan menjadi bagian dari ekosistem prakerja dengan mengikuti sejumlah evaluasi dan seleksi yang telah ditetapkan.
“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan bentuk Public Private Partnership (PPP) di bidang pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” kata Menko Airlangga.
Ia menambahkan, sebagai salah satu upaya strategis Pemerintah untuk mendorong peningkatan efisiensi tenaga kerja, Program Kartu Prakerja kini telah berhasil menjangkau hingga 16,4 juta penerima.
Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan ini Menteri Perindustrian dan Wakapolri.
Editor : Jeanny Aipassa
Ikuti iNews di Google Berita
Bagikan Artikel:
