liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
Pemerintah Sesuaikan Aturan Pajak Penghasilan, Simak Selengkapnya

Pemerintah Sesuaikan Aturan Pajak Penghasilan, Simak Selengkapnya

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah menyesuaikan regulasi di bidang Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dalam satu Peraturan Pemerintah (PP) yang komprehensif dan terkonsolidasi. PP tersebut adalah PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP-55/2022).

Hal ini untuk lebih memberikan kepastian hukum, memudahkan dan mempermudah administrasi perpajakan, dan dalam rangka pencegahan praktik penghindaran pajak dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik.

‚ÄúDalam peraturan ini, beberapa ketentuan memperluas amanat Pasal 32C UU HPP untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan seperti Bab II tentang Objek PPh, Bab III tentang Pembebasan Objek PPh, dan Bab IV tentang Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor dalam keterangannya, Senin (26/12/2022).

Sedangkan ketentuan lainnya, untuk penyusutan harta berwujud berupa bangunan tetap dan/atau amortisasi harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun, wajib pajak dapat memilih untuk menggunakan masa manfaat 20 tahun berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. . atau masa manfaat sebenarnya sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, tunduk pada prinsip-prinsip.

Khusus untuk harta yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022 dan telah disusutkan/diamortisasi menurut masa manfaat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib pajak tetap dapat memilih untuk menggunakan masa manfaat yang sebenarnya menurut buku wajib pajak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal. Pajak.

Untuk hadiah berupa barang dan/atau kenikmatan yang sebelumnya bukan objek pajak bagi penerima dan tidak dapat ditanggung oleh pemberi, kini menjadi objek pajak bagi penerima dan dapat ditanggung oleh pemberi (taxable and deductible). .

Dibebaskan dari pengenaan pajak (tidak kena pajak) dalam bentuk dan/atau kenikmatan yang meliputi:

1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
2. Alam dan/atau kenikmatan yang tersedia di kawasan tertentu;
sifat dan/atau kenikmatan yang harus diberikan oleh pemberi kerja dalam melaksanakan pekerjaan; alam dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN/APBD/APBDesa; atau
3. Sifat dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.
Ketentuan ini berlaku sejak tahun pajak 2022. Namun kewajiban pemotongan pajak penghasilan atas barang dan/atau kenikmatan oleh pemberi kerja mulai berlaku terhadap penghasilan atas barang dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 2023. Natura dan atau manfaat yang diterima dalam tahun pajak 2022 dan tidak dilakukan pemotongan PPh, maka PPh atas penghasilan tersebut harus dihitung dan dibayar tersendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Tahun Pajak 2022 oleh penerima.

Editor : Aditya Pratama

Ikuti iNews di Google Berita

Bagikan Artikel:

IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak Sideways, Berikut Analisisnya Previous post Orang Terkaya RI Borong Lagi Saham BYAN Senilai Rp6,5 Miliar
IHSG Hari Ini Berpotensi Rebound, Intip 8 Rekomendasi Saham Next post IHSG Hari Ini Dibuka Reli, Intip 3 Saham dengan Transaksi Terbesar