Menko Airlangga Dorong Ekonomi Hijau Jadi Sumber Baru Pertumbuhan Berkelanjutan
JAKARTA, iNews.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mendorong ekonomi hijau menjadi sumber baru pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.
Menurut dia, Indonesia memiliki modal untuk menjadikan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan berkelanjutan, yakni fundamental ekonomi yang kuat di tengah perlambatan ekonomi global.
Meskipun perekonomian global mengalami perlambatan, fundamental ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh di atas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut, di mana pada kuartal II 2023 sebesar 5,17 persen, serta inflasi yang terkendali di 3,17 persen pada Agustus 2023.
“Fundamental yang baik ini menjadi modal bagi Indonesia untuk mendorong ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan berkelanjutan di masa depan,” ujar Airlangga, di Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Menko Perekonomian mengungkapkan, Indonesia telah meningkatkan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) target penurunan emisi dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan usaha sendiri, dan dari 41 persen menjadi 43,20 persen dengan bantuan internasional pada 2030.
Enhanced NDC ini, lanjut Airlangga, diselaraskan dengan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 serta visi untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060.
“Pencapaian visi ini memerlukan kolaborasi yang kuat oleh berbagai stakeholders dan diperlukan peningkatan akses terhadap solusi keuangan dan teknologi,” kata Airlangga.
Oleh karena itu, Indonesia memperkuat kolaborasi sektor swasta dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif dengan membentuk Sovereign Wealth Fund-INA, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan SDG Indonesia One untuk meraih dan membuka proyek-proyek investasi, terutama di sektor energi, pertanian, transportasi, dan lingkungan hidup.
Selain itu, APBN juga memprioritaskan proyek-proyek untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong kegiatan ramah iklim. Untuk memastikannya, Pemerintah menerapkan mekanisme Climate Budget Tagging di tingkat nasional dan daerah yang mampu melacak alokasi anggaran perubahan iklim, serta menyajikan data kegiatan dan hasilnya.
Airlangga menjelaskan, Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan penetapan harga karbon melalui perdagangan karbon dan pajak karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
“Tadi pagi Presiden Joko Widodo meluncurkan Bursa Karbon Indonesia yang diawasi oleh OJK melalui Bursa Efek Indonesia dan ini merupakan terobosan bagi bursa karbon yang sifatnya voluntarily,” ungkap Airlangga.
Indonesia juga memperkenalkan insentif sisi permintaan untuk mempercepat sektor energi baru dan terbarukan serta ramah lingkungan, diantaranya yakni, Peraturan Pajak Penjualan Barang Mewah Kendaraan Listrik untuk mendongkrak permintaan kendaraan listrik.
Selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BEV) Untuk Transportasi Jalan untuk memperkuat insentif fiskal dan non-fiskal, serta program mandatori B35 yang bermanfaat untuk menghemat, menjaga stabilitas harga komoditas sawit, meningkatkan nilai tambah, sekaligus mengurangi emisi karbon.
“Tidak hanya di level nasional, Indonesia mendorong secara regional dimana pada Kepemimpinan Indonesia untuk ASEAN 2023 telah menyepakati untuk membangun Ekosistem Kendaraan Listrik dan juga mengembangkan ASEAN Carbon Neutrality,” tandas Airlangga.
Editor : Jeanny Aipassa
Follow Berita iNews di Google News
Bagikan Artikel:
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews.id tidak terlibat dalam materi konten ini.
