Jokowi Putuskan Dana Insentif Daerah di 2024 Dinaikkan, Menkeu: Fokus Antisipasi Perubahan Iklim
JAKARTA, iNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan insentif fiskal berupa Dana Insentif Daerah tahun 2024 dinaikkan. Hal itu, untuk memacu daerah fokus pada kebijakan untuk mengantisipasi perubahan iklim dan mengatasi disrupsi rantai pasok guna mengendalikan inflasi.
Hal itu, diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam unggahan tentang Rakornal Pengendalian Inflasi 2023, di akun Instagram pribadinya, @smindrawati, pada Kamis (31/8/2023).
“Presiden memutuskan Dana Insentif Daerah untuk pengendalian inflasi tahun 2024 untuk dinaikkan, agar memacu daerah terus bekerja detail teliti dan antisipatif terhadap perubahan iklim, hadirnya El Nino dan disrupsi rantai pasok lainnya,” ujar Sri Mulyani.
Pada tahun 2023 ini, lanjutnya, para kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia yang mampu mengendalikan inflasi secara baik dan stabil diberikan reward (Dana Insentif Daerah) dengan anggaran insentif daerah untuk inflasi sebesar total Rp1 triliun.
Melalui Dana Insentif Daerah, Menkeu mengharapkan pemerintah daerah mampu secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras, ayam, telur, cabe, ikan, dan sebagainya.
Dia juga mengajak pemda agar memanfaatkan anggaran yang dimiliki berupa APBD untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga.
“Gunakan APBD untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menstabilkan harga. Dengan demikian rakyat akan terus terjaga daya belinya. Mendagri dan Kemendagri secara konsisten melakukan rapat koordinasi mingguan dengan Kepala Daerah untuk memonitor dan menjaga komitmen daerah mengendalikan inflasi,” kata Sri Mulyani.
Menkeu menjelaskan, inflasi di Indonesia dikendalikan secara non-ortodoks atau non-konvensional dengan kerjasama erat antara pemerintah pusat, pemda, dan Bank Sentral (Bank Indonesia).
“Indonesia tidak hanya mengandalkan instrumen moneter (suku bunga, likuiditas, dan nilai tukar) dalam mengendalikan inflasi. Namun, sangat banyak menggunakan dan mengandalkan instrumen fiskal,” ungkap Sri Mulyani.
Berbagai instrumen tersebut antara lain yaitu stabilisasi harga melalui subsidi dan intervensi pasar termasuk memastikan anggaran stok beras Bulog memadai.
Selain itu, belanja infrastruktur untuk memperlancar dan memperbaiki distribusi barang, termasuk inpres jalan raya, juga menjadi langkah yang dilakukan pemerintah.
Lebih lanjut, dia menyebut pemerintah juga memberikan bantuan pangan kepada 21 juta lebih keluarga atau kelompok paling rentan. Penghargaan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berhasil mengendalikan inflasi dan stabilitas harga juga menjadi salah satu strategi.
“Terus bekerjasama erat dan kompak menjaga ekonomi Indonesia dan memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat,” tutur Sri Mulyani.
Editor : Jeanny Aipassa
Follow Berita iNews di Google News
Bagikan Artikel:
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews.id tidak terlibat dalam materi konten ini.
