Investasi Majukan Ekonomi dan Rakyat Harus Dilibatkan
JAKARTA, iNews.id – Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengungkapkan kekecewaannya karena banyak informasi liar yang beredar di media sosial soal rencana investasi di Rempang, Kepulauan Riau. Dia mengaku dikomentari sebagai menteri yang berbohong dan bodoh karena ramainya kabar liar yang berseliweran.
Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik Yusuf Lakaseng mengatakan, seharusnya pemerintah harus belajar untuk memposisikan rakyat sebagai subjek dan dilibatkan dalam mengambil keputusan.
“Dari kasus Rempang kita harus belajar bahwa rakyat itu jangan diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan harus jadi subjek, rakyat harus dilibatkan sejak awal dan ikut mengambil keputusan,” ujar Yusuf kepada wartawan, Selasa (3/10/2023).
Diakui Yusuf, investasi merupakan instrumen untuk memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, model penanganannya harus dengan cara yang sabar, hingga mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.
Terutama masyarakat di lokasi investasi berada, jangan sampai menghasilkan penggusuran secara paksa.
“Sebaiknya pemerintah harus sabar, pastikan skema realisasi investasi di Rempang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan masyarakat yang sudah ratusan tahun mendiami pulau itu,” ucap Yusuf, yang akan maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah itu.
Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan kekecewaannya lantaran banyak informasi liar yang beredar di media sosial soal rencana investasi di Rempang. Dia bahkan mengaku dikomentari sebagai menteri yang berbohong dan bodoh karena ramainya kabar liar yang berseliweran.
“Jadi tidak semua 17.000 (lahan digunakan). Saya kadang bingung, kita katakan informasi liar itu lebih shahih dari informasi yang benar,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (2/10/2023).
“Ini penting saya luruskan, karena ada yang bilang ini Menteri Investasi bodoh atau bohong. Saya mau kasih tahu, sejak saya jadi Menteri Investasi, mana pernah saya bohongi publik atau bohong terhadap investasi yang saya sampaikan kemudian tidak terealisasi. Saya sekolah di kampung tapi nggak bodoh-bodoh bangetlah,” ucapnya.
Bahlil mengatakan, total investasi di Rempang senilai 11,6 miliar dolar AS atau setara Rp174 triliun. Ini merupakan proyek pembangunan ekosistem industri yang besar. Nantinya, di kawasan tersebut bukan hanya ada perusahaan kaca asal China yakni Xinyi Group, namun juga beberapa perusahaan lainnya.
Setidaknya ada 10 proyek yang akan digarap sebagaimana disepakati dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Xinyi International Investments Limited pada 28 Juli 2023 lalu.
Ke-10 proyek tersebut yaitu pembangunan kawasan industri terintegrasi, pabrik pemrosesan pasir silika, industri soda abu, industri kaca panel surya, industri kaca float, industri silikon industrial grade, industri polisilikon, industri pemrosesan kristal, industri sel dan modul surya serta industri pendukung.
Proyek-proyek tersebut ditargetkan bisa mulai masuk tahapan konstruksi pada November 2023. Adapun dari total 17.600 hektare Pulau Rempang, hanya sekitar 8.142 hektare saja yang bisa dikembangkan karena sisanya merupakan kawasan hutan lindung.
Luasan itu terdiri dari 570 hektare areal dengan status APL (Areal Penggunaan Lain) dan seluas 7.572 hektare berstatus HPK (Hutan Produksi Konvensi).
“Dari total 7.000 hektare lebih, yang kita pakai tahap pertama itu 2.300 hektare. Jadi kita tidak pakai yang 8.000 hektare ini. Tidak,” ujarnya.
Bahlil juga menekankan areal berstatus HPK tengah dalam proses final penurunan status menjadi APL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar bisa digunakan untuk jadi area industri. Setelah rampung, barulah kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bisa mengeluarkan sertifikat lahannya.
Editor : Aditya Pratama
Follow Berita iNews di Google News
Bagikan Artikel:
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews.id tidak terlibat dalam materi konten ini.
