Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Diisi Iblis, Wamenkeu: Serius Mikirnya Gitu?
JAKARTA, iNews.id – Pernyataan Bupati Meranti, Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) penuh jin atau setan mendapat reaksi dari pejabat kementerian.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mempertanyakan dasar pernyataan Bupati Kepulauan Meranti yang dinilainya kurang tepat.
“Ada bupati yang menganggap Kementerian Keuangan itu setan atau iblis. Itu sama sekali tidak pantas. Benarkah menurut Anda?” tulis Suahasil di akun Instagram resminya @suahasil di Jakarta, Senin (12/12/2022).
Bahkan, selain mengunggah data khusus Kepulauan Meranti, ia juga memaparkan keberadaan negara melalui APBN untuk berbagai daerah di Indonesia tidak hanya melalui alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer seperti DAU, DAK, dan JPS, tetapi juga melalui biaya kementerian. / institusi.
“Kehadiran negara juga dilakukan melalui berbagai pengeluaran Kementerian/Lembaga (K/L) dari pusat di daerah seperti pengeluaran Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan berbagai program lainnya. Aparat keamanan di berbagai pelosok daerah juga dibiayai dari uang APBN kita,” kata Suahasil. .
Selain itu, ada juga pengeluaran untuk subsidi energi agar masyarakat bisa membayar harga BBM dan listrik bersubsidi. Semua itu untuk disalurkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Khusus untuk Meranti, lanjut dia, pengaduan dari Bupati bisa dicek melalui data penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan. Jika dirasa masih ada yang kurang dan perlu diperbaiki, Anda bisa berdiskusi dengan Menteri Keuangan.
“Kalau ada yang harus diperbaiki, bukan hanya ‘bisa’ atau ‘bisa’, tapi harus kita perbaiki. Kita akan bicarakan. Dengan data, dengan cara yang baik, dalam konteks Indonesia. Itu bagaimana kita semua hidup berbangsa, Indonesia,” kata Suahasil.
Ia juga prihatin dengan ancaman Bupati Meranti yang ingin pindah ke negara tetangga karena merasa tidak mendapat perhatian atau alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan.
“Yang paling menyedihkan adalah ketika berpikir untuk “pindah” ke negara selanjutnya. Ini jauh dari cita-cita para pendiri Republik, dan jauh dari cita-cita bangsa Indonesia,” kata Suahasil.
Editor : Jeanny Aipassa
Bagikan Artikel:
