liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Bahas Utang Negara, Stafsus Menkeu dan Petinggi Partai Demokrat Debat Panas di Twitter

Bahas Utang Negara, Stafsus Menkeu dan Petinggi Partai Demokrat Debat Panas di Twitter

JAKARTA, iNews.id – Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terlibat perdebatan sengit dengan Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis terkait utang negara.

Hal itu berawal dari cuitan Hasbil melalui akun Twitternya @Hasbil_Lbs yang menyebutkan bahwa rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini akan meninggalkan utang negara sebesar Rp 7.733,99 triliun. Padahal, kata dia, rasio utang RI saat ini sudah mencapai 40 persen.

“Kalau om @prastow suka berbagi data, kami juga punya om. Mohon tanggapannya, saya dengan senang hati menunggu. Sekali lagi rezim ini meninggalkan utang yang sangat tinggi (Rp 7.733,99 triliun). Berani ngaku om?” tulis Hasbil. dalam cuitannya, di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Menanggapi cuitan tersebut, Yustinus Prastowo mengatakan bahwa data Laporan Kajian Ketahanan Fiskal BPK RI Tahun 2020 yang digunakan Hasbil dalam cuitannya pasti sudah dibaca dan dipelajari oleh Kementerian Keuangan.

Hanya saja, menurut staf khusus Menteri Keuangan, hasil kajian tersebut sudah selisih 2 tahun dari anggaran alias tahun 2020 saat wabah Covid-19 memuncak dan membebani APBN.

“Selain itu, tahun 2020 adalah tahun puncak pandemi Covid-19. Saya jelaskan ya. Tahun 2020 ekonomi melambat, pendapatan tertekan, tapi justru kita perlu menambah pengeluaran untuk pencegahan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Hasilnya: Defisit anggaran negara membengkak. Hari ini kita bisa menilai Perppu 1/2020 secara objektif sebagai keberhasilan yang penting,” ujar Yustinus.

Ia mengungkapkan, memasuki tahun 2023, epidemi akan berubah menjadi fase endemik yang aktivitasnya akan meningkat. Berbagai indikator ekonomi makro dan keuangan negara mengalami perbaikan, seperti pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, Yustinus menilai data tahun 2020 tidak relevan jika dijadikan topik pembahasan utang negara dan pengelolaannya saat ini.

“Bahkan jika melihat dokumen yang sama, debt to GDP ratio Indonesia termasuk yang terendah di antara negara-negara ASEAN lainnya, yaitu 39,4 persen, lebih rendah dari Malaysia, Singapura, Thailand. Penting untuk dibaca secara menyeluruh,” kata Yustinus. .

Sesuai amanat undang-undang tersebut, pemerintah melaksanakan konsolidasi fiskal menuju tingkat rasio defisit di bawah 3 persen PDB pada tahun 2023, termasuk melanjutkan upaya reformasi perpajakan dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional, antara lain melalui penerbitan Undang-Undang HPP secara cara disiplin.

“Pinjam Farel dan Abah Lala: kita harus adil dalam membuat perbandingan. Setiap rezim pasti meninggalkan utang, juga peningkatan nilai aset, PDB, dan belanja negara. Jadi, sesekali lihat data ini. Jadi jangan Jangan hanya memikirkan utang, belanja, aset, PDB kita meningkat signifikan,” tambah Yustinus.

Tak hanya itu, Yustinus mengajak untuk bersyukur karena analisis terbaru IMF menyebutkan utang pemerintah masih moderat dan sustainable, kepercayaan investor tetap tinggi, peringkat kredit Indonesia juga masih di Investment Grade.
Mengenai indikator kerentanan fiskal yang mengacu pada batas yang direkomendasikan oleh IMF dan IDR, dapat dijelaskan bahwa batas indikator ini didasarkan pada pertimbangan batas indikator kerentanan dalam kondisi normal (sebelum pandemi Covid-19).

Namun demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian dengan memberikan upaya antara lain optimalisasi sumber pembiayaan non utang (SAL dan SILPA), pinjaman kepada lembaga multilateral dan berbasis penanganan COVID-19 dengan bunga rendah, serta kerja sama dengan Bank Indonesia (BI). melalui SKB I sampai dengan SKB III.

“Itu penjelasan tambahan dari kami. Kalau ada yang mau dielaborasi, sangat welcome. Saya harap, mari kita gunakan data dan informasi terbaru agar lebih fair, objektif dan kontekstual. Kalau misalnya mau debat langsung di sebuah forum, kami adalah S14P!” kata Justin.

Editor : Jeanny Aipassa

Ikuti iNews di Google Berita

Bagikan Artikel:

Kerja Sama MNC Guna Usaha dan Universitas Pancasakti Tegal untuk Cerdaskan Bangsa Previous post Kerja Sama MNC Guna Usaha dan Universitas Pancasakti Tegal untuk Cerdaskan Bangsa
Yuk Belajar Sharia Technical Analysis di Webinar Gratis MNC Sekuritas Next post Yuk Belajar Sharia Technical Analysis di Webinar Gratis MNC Sekuritas