Anggaran Belanja Pemerintah Sentuh Rp3.061 Triliun, Sri Mulyani: untuk Pemerataan Kesejahteraan
JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran belanja pemerintah yang mencapai Rp3.061 triliun pada 2023 merupakan tanggung jawab yang luar biasa.
Oleh karena itu, penggunaan anggaran belanja harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pelaksanaan penggunaan anggaran. Hal ini karena masyarakat akan menyoroti sejauh mana pengeluaran pemerintah bermanfaat untuk meningkatkan dan mendistribusikan kesejahteraan.
“Orang akan terus bertanya, ‘apa manfaat APBN buat saya?’ Beberapa kesaksian mungkin sudah terekam, namun yang terpenting adalah seluruh masyarakat melihat bahwa APBN merupakan anggaran yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga untuk menyalurkan kemakmuran di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani, di acara Pelaksanaan APBN Rakor 2023: Pengeluaran Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia di Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Menkeu mengatakan, banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang terus meningkatkan kualitas belanjanya. Salah satu orang yang mungkin hadir dalam upacara tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono. Sri mengatakan, Menteri Trenggono meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran untuk membangun tambak udang saat ini.
“Bahkan beberapa kali dia menelepon saya untuk mengatakan bahwa panen sebagian sudah dimulai. Tuan Yang di-pertua sendiri hadir pada peresmian tambak udang, lebih dari 60 hektar bukan 100 hektar. Pertanyaannya, mengapa Menteri Perikanan membangun tambak udang ketika mereka telah menghasilkan pendapatan dan anggaran telah diinvestasikan?” kata Sri Mulyani.
Terkait dengan itu, lanjutnya, mungkin perlu dipikirkan bagaimana cara kreatif mempertahankannya, dan tentunya jangan sampai pemerintah mengambil alih peran swasta dan masyarakat, melainkan memberdayakannya. Ini merupakan bentuk inovasi belanja yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Tentu yang mendapat peringkat hari ini, kecuali satu, Kemenkeu (Kemenkeu) semua mendapat applause. Jadi pelajarannya besok, Menkeu tidak boleh ikut lomba karena pasti apapun yang didapat juga dipertimbangkan. tidak objektif. Tapi Menkeu dan Kemenkeu tetap akan dipantau pencapaian indikatornya, tapi tidak perlu masuk ranking karena akan selalu dianggap tidak adil. Jadi ini juga pelajaran, ” kata Sri Mulyani.
Kata Sri, ini yang dianggapnya sensitifitas masyarakat. Kedua, indikator kualitas belanja dilihat dari EKA dan IKPA, pihaknya juga akan melihat bagaimana semua kementerian/lembaga dapat menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat, apalagi masyarakat berada di era media sosial dan keterbukaan informasi.
“Kalau bapak ibu berbelanja dan kualitas belanjanya bagus, tapi tidak bisa menjelaskan ke publik, masyarakat juga tidak akan klik. Karena publik ini juga diisi dengan berbagai versi informasi. Jadi, saya juga berharap bapak-bapak- bapak ibu sekalian, selain mungkin hari ini dapat penghargaan, tapi akan lebih baik jika setiap kementerian/lembaga bisa menjelaskan kepada masyarakat berapa anggaran yang dikelola dan apa hasilnya untuk tujuan negara.karena ini akan sangat penting,” pungkas Sri Mulyani.
Editor : Jeanny Aipassa
Ikuti iNews di Google Berita
Bagikan Artikel:
Konten di bawah ini disajikan oleh Pengiklan. Wartawan iNews.id tidak terlibat dalam materi konten ini.
